PANCASILA (PEMBAHASAN PANCASILA SECARA ILMIAH)

Pancasila

Pancasila sebagai dasar atau filsafat Negara Republik Indonesia yang secara resmi disahkan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18
Agustus 1945, serta diundangkan dalam Berita Republik Indonesia,
TahunII no. 7, yang terdiri atas 2 (dua) bagian, yaitu Pembukaan dan
Batang Tubuh (Pasal-Pasal).

Pada alinea keempat Pembukaan tercantum rumusan Pancasila sebagai Dasar Negara meliputi:

1.Basis atau fundamen Negara

2.Tujuan yang menentukan Negara

3.Pedoman yang menentukan cara bagaimana Negara itu meleksanakan fungsi-fungsinyadalam mencapai tujuan.

Pada hakekatnya Pancasila mengandung dua pengertian pokok, yaitu sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia dan sebagai Dasar Negara Republik Indonesia.

Landasan Yuridis Pendidikan Pancasila

  1. Pasal 31 UUD 1945 ayat 3, berisi bahwa “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu Sistem Pendidikan Nasional, yang meningkatkan
    keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan
    kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-Undang”.
  2. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  3. Ketetapan MPR No. X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Nermalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan
    Negara.
  4. Kep. Menteri Pendidikan Nasional R.I No. 056/U/1994, yang mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 tahun 1990, menetapkan bahwa status
    Pendidikan Pancasila dalam kurikulum Pendidikan Tinggi sebagai kuliah
    wajib untuk setiap program studi dan bersifat nasional.
  5. Kep. Menteri Pendidikan Nasional R.I. No. 010/0/2000.
  6. Kep. Menteri Pendidikan Nasional No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar mahasiswa telah
    ditetapkan bahwa Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila dan Pendidikan
    Kewarganegaraan merupakan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian
    yang wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi.
  7. Kep. Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional R.I. No. 256/DIKTI/Kep/2000, tentang Penyempurnaan Kurikulum Inti Mata
    Kuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Pancasila pada perguruan
    tinggi di Indonesia.

© Pasal 1, bahwa “Mata Kulian Pendidikan Pancasila yang mencakup unsur Filsafat Pancasila merupakan salah satu komponen yang tidak dapat dipisahkan
dalam susunan Kurikulum Inti Perguruan Tinggi di Indonesia.”

© Pasal 2, bahwa “Mata Kuliah Pendidikan Pancasila adalah mata kuliah wajib untuk diambil oleh setiap mahasiswa.”

© Pasal 4, bahwa “Pendidikan Pancasila yang mencakup unsur filsafat Pancasila di Perguruan Tinggi bertujuan untuk:

1).Dapat memahami dan mampu melaksanakan jiwa Pancasila dan UUD 1945 dalam kehidupannya.

2).Menguasai pengetahuan dan pemahaman tentang beragam masalah dasar kehidupan bermasyarakat.

3).Memupuk sikap dan prilaku yang sesuai dengan Nilai-Nilai dan Norma Pancasila.”

  1. Kep.Dirjen.DIKTI. Depdiknas. RI No. 38/DIKTI/Kep/2002 Jo No.43/DIKTI/Kep/2006, tentanf Rambu-rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di
    Perguruan Tinggi.
  2. PP No. 60 tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi:

a).Menyiapkan peserta didik menjadi anggota mesyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan profesional yang dapat menerapkan dan memperkaya khasanah
IPTEKS.

b).Mengembangkan IPTEKS serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kehidupan nasional.

Landasan Historis

Pancasila digali semenjak lahirnya bangsa Indonesia, meliputi Nilai ke-Tuhanan, Sikap Toleransi, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.

Melalui proses yang cukup panjang.

Walaupun dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945 tidak termuat isilah “Pancasila”,
namun yang dimaksud Dasar Negara dengan istilah “Pancasila”.

Sejarah ketatanegaraan telah terjadi beberapa kali perubahan UUD. UUD 1945
diganti oleh Konsitusi RIS (1949), kemudian berubah menjadi UUD
Sementara (1950), dan akhirnya dikeluarkan Dekrit 5 Juli 1959, yang
isinya:

1.Membubarkan Konstituante

2.Menetapkan berlakunya kembali UUD 1945

3.Dibentuknya MPRS dan DPRS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya

Landasan Kultural

Dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, setiap Negara di dunia memiliki suatu pandangan hidup.

BangsaIndonesia mendasarkan pandangan hidup dalam suatu asas kultural yang dimiliki dan melekat pada bangsa sendiri yaitu Pancasila.

Pancasila sebagai jati diri merupakan pencerminan nilai yang tumbuh dalam
kehidupan bangsa, diangkat dari nilai-nilai kultural yang dimiliki
bangsa Indonesia.

Pancasila tidak mengandung nilai-nilai yang kaku dan tertutup, Pancasila terbuka
masuknya nilai-nilai yang positif yang datang dari dalam maupun dari
luar.

Landasan Filosofis

Pancasila sebagai dasar Negara filsfat Negara dan filosofis bangsa Indonesia, merupakan suatu keharusan moral untuk secara konsisten
merealisasikannya dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara.

Secara filosofi, bangsa Indonesia sebelum mendirikan Negara sebagai bangsa yang berke-Tuhanan dan berperikemanusiaan. Secara objektif, manusia Indonesia adalah berke-Tuhanan, berperikemanusiaan yang adil dan beradab dan mempertahankan persatuan untuk mewujudkan keadilan.

Atas dasar filosofis tersebut dalam hidup bernegara nilai-nilai pancasila merupakan dasar filsafat Negara.

Pancasila sebagai besar falsafah Negara hasus menjadi sumber nilai pembangunan nasional yang berkaitan erat dengan politik.

Tujuan Pendidikan Pancasila

Rakyat melalui perwakilannya, menyatakan bahwa Pendidikan Nasional diarahkan
untuk meningkatkan kecerdasan serta harkat dan martabat bangsa.

Perkuliahan Pancasila mengarahkan perhatian pada moral yang diharapkan dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.

Tujuan perkuliahan Pancasila juga untuk memberikan dasar-dasar ilmiah atau
transformasi nilai melalui pengembangan pengetahuan secara ilmiah.

Memberikan pengertian, pancasila sebagai filsafat atau tatanilai bangsa.

Dengan mengetahui Pancasila secara ilmiah, mahasiswa akan memiliki ketahanan
ideologis dalam menghadapi pengaruh negatif dari luar.

Mempersiapkan warga Negara yang berkesadaran kebangsaan, serta pemimpin-pemimpin yang
bertanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
yang bersendikan Pancasila.

Keberhasilan dalam pendidikan Pancasila, akan membuahkan sikap mental bersifat cerdas dan penuh tanggung jawab.

J PERTEMUAN 2

Masa Kerajaan (abad VI-XII)

Berdiri kerajaan-kerajan besar dengan suasana kehidupan gemah-ripah loh-jinawi, tata-tentrem, kertaraharja. Dan merupakan Negara-negara berdaulat,
bersatu mempunyai wilayah hampir di seluruh nusantara. Unsur-unsur yang
merupakan benih Pancasila pada jaman itu, meliputi:

  • · Ke-Tuhanan
  • · Kemanusiaan
  • · Persatuan
  • · Tata pemerintahan atas dasar musyawarah
  • · Keadilan social

Dokumen tertulis yang membuktikan terdapatnya unsur-unsur tersebut ialah prasasti-prasasti, juga di dalam Nagarakertagama karangan Mpu Tantular. Serta kehidupan yang berke-Tuhanan, tercermin dalam suasana kerukunan antar agama, yang dilukiskan oleh Mpu Tantular
dalam bukunya yang berjudul Sutasoma.

Masa Penjajahan Barat (abad XV-XIX)

Merupakan awal kontak dengan bangsa-bangsa Barat. Kedatangan mereka ke daratan Nusantara karena kesuburan Indonesia dengan hasilbumi, mereka berlomba-lomba nerebut kemakmuran bumi Indonesia.

Masa penjajahan Belanda menuju kearah penguasaan terhadap seluruh kehudupan bangsa maupun wilayah nusantara. Masa penjajahan Belanda, dijadikan
tonggak sejarah perjuangan bangsa dalam mencapai cita-cita.

Masa Kebangkitan Nasional (20 Mei 1908)

Merupakan awal tonggak kebangkitan bangsa yang telah sekian lamanya terbenam dalam penjajahan. Perlawanan secara fisik yang tidak ada koordinasi,
mendorong pemimpin Indonesiauntuk merubah perlawaan yaitu dengan menyadarkan bangsa Indonesia akan pentingnya bernegara. Maka lahirlah bermacam-macam organisasi politik, pelopor pertama adalah dr. Whidin Sudirohusodo.

Pada tanggal 28 oktober 1928, terjadi prestasi gemilang bangsa Indonesiadalam mewujudkan citi-cita Indonesia merdeka. Para pemuda berikrar, menyatakan pengakuan adanya “Bangsa Tanah air dan Bangsa yang satu, yaitu Indonesia”. Peristiwa ini disebut “Sumpah Pemuda”.

Masa Berakhirnya Kolonialisme Asing (1942-1945)

Jepang masuk ke Indonesia menghalau Belanda, merupakan awal Jepang di Indonesia. Melihat kenyataan yang tidak menguntungkan, Jepang mengubah haluan politik dengan mempropagandakan bahwa kehadirannya di Indonesiauntuk membebaskan Indonesia dari cengkraman penjajah. Tetapi itu hanya tipuan agar rakyat Indonesiamembantu Jepang.

Kenyataan yang dialami bangsa Indonesia, Jepang sesungguhnya tidak kurang kejam dari pada penjajah Belanda, dimana bangsa indonesa mengalami penderitaan yang mengakibatkan
kekecewaan rakyat Indonesia atas perlakuan Jepang, sehingga menimbulkan perlawanan.

Jepang mengetahui keinginan bangsa Indonesia yaitu kemerdekaan. Jepang menjanjikan akan memberikan kemerdekaan di kemudian hari, apabila perang telah selesai.

Untuk mewujudkan janji tersebut, tanggal 29 April 1945 Jepang membolehkan rakyat Indonesia membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan
Indonesia (BPUPKI), dan dilantik pada tanggal 28 Mei 1945, yang
kemudian memulai sidang pertama untuk merumuskan konsep dasar Negara
yaitu Pancasila.

Janji kedua diumumkan lagi, berupa “kemerdekaan tanpa syarat”. Tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kalah pada sekutu, saat itu terjadi
kekosongan kekuasaan di Indonesia.

Menanggapi situasi ini, dengan mempersiapkan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, dikumandangkan kemerdekaan Indonesiaoleh Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta atas nama bangsa Indonesia.

Proklamasi kemerdekaan Negara republic Indonesia adalah jembatan emas,sehingga mempunyai makna yang sangat penting bagi bangsa dan Negara Indonesia.

Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia

Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, sebagai titik puncak bangsa Indonesia, merupakan buah perjuangan melawan penjajahan.

Proklamasi kemerdekaan, sebagai sumber lahirnya Republik Indonesia telah melahirkan sumber hukum bagi pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta merupakan norma pertama dari Tata Hukum Indonesia, yang berarti bahwa bangsa Indonesia mulai saat ni telah mendirikan Tata Hukum yang baru, yaitu Hukum Indonesia.

Sehari setelah proklamasi, 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesiabersidang untuk menyempurnakan dan mengesahkan UUD 1945, yang dituangkan dalam uraian konkrit dan terperinci dalam “Pembukaan” dan “Batang Tubuh UUD
1945 (Pasal-pasal)”.

UUD hanya memuat aturan-aturan pokok. Sedangkan aturan-aturan yang menyangkut pelaksanaan diserahkan pada Undang-undang Organik atau
Peraturan yang lebih rendah yang lebih mudah cara pembuatan, merubah
dan mencabutnya. Pembukaan UUD 1945, memuat Pokok-pokok pikiran sesuai
prinsip yang terkandung dalam Batang Tubuh yang menunjukan suatu sistem
pemerintahan.

J PERTEMUAN 3

Pancasila Yuridis Kenegaraan

Pancasila dibahas dari sudut pandang moral atau etika, maka lingkup pembahasannya meliputi: “etika Pancasila” dibahas dari sudut ekonomi kita dapatkan bidang “ekonomi Pancasila”, dari sudut pandang filsafat “filsafat Pancasila” yang meliputi aksiologi, epitemologi, bilamana dibahas dari sudut pandang yuridis kenegaraan, maka kita dapatkan bidang “Pancasila yuridis kenegaraan”.

Pancasila yuridis kenegaraan, meliputi kedudukan sebagai dasar negara yang meliputi bidang yuridis dan ketatanegaraan, realisasi Pancasila di segala aspek penyelenggaraan
Negara, baik yang menyangkut norma hukum maupun norma moral.

Pembahasan Pancasila yuridis kenegaraan, meliputi pengetahuan deskriptif, kausal & normatif. Adapun tingkat pengetahuan ilmiah assensial dibahas
dalam filsafat Pancasila, yaitu membahas sila-sila sampai inti sarinya,
maka yang terdalam, atau membahas sila-sila Pancasila sampai tingkat
hakikatnya.

Secara Ilmiah

Sebagai suatu kajian ilmiah harus memenuhi syarat ilmiah yaitu dengan metode analisis-abstraksi-sistesis. Sistem pengetahuan ilmiah itu
bertingkat-tingkat sebagaimana dikemukakan oleh I.r Poedjowijatno dalam
bukunya: “Tahu dan Pengetahuan”. Sbb:

1. Berobyek

Syarat suatu pengetahuan ilmiah, bahwa ilmu pengetahuan itu herus memiliki obyek. Di dalam filsafat ilmu pengetahuan dibedakan atas dua macam
obyek yaitu “obyek formal” dan “obyek materia”.

Obyek formal, pancasila yang dalam arti formal yaitu Pancasila dalam rumusan yang sudah tertentu bunyinya dan berkedudukan hukum sebagai dasar
filsafat Negara.

Obyek materia, pancasila adalah suatu obyek yang merupakan sasaran pembahasan dan pengkajian, baik bersifat empiris maupun non-empiris.

Obyek materia pembahasan, adalah pandangan hidup bangsa yang sudah lama diamalkan dalam segala aspek, adat dan kebudayaan, dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selain itu obyek materia
pembahasan Pancasila berupa: lembaran Negara, lembaran hukum maupun
naskah-naskah resmi kenegaraan yang mempunyai sifat imperatif yuridis.

Adapun obyek yang bersifat non-emperis meliputi: nilai moral, serta nilai-nilai religius yang tercermin dalam kepribadian, sifat, karakter
dan pola-pola budaya dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2. Bermetode

Salah satu metode dalam pembahasan Pancasila adalah metode “analitico syntetic” yaitu suatu perpaduan metode analitis dan sintesis.
Dikarenakan obyek Pancasila banyak berkaitan dengan hasil-hasil budaya
dan obyek sejarah, maka lazim digunakan metode “hermeneutika” yaitu
suatu metode untuk menemukan makna dibalik obyek.

Demikian juga metode “koherensi historis”, serta metode “pemahaman, penafsiran dan interpretasi”, metode-metode tersebut senantiasa didasarkan atas
hukum-hukum logika dalam suatu penarikan kesimpulan terhadap: UUD 1945,
TAP MPR, Perundang-undangan, serta fakta-fakta historis yang telah
diakui kebenarannya, diteliti dengan menggunakan metode dan teknik yang
bersifat ilmiah agar dapat dipahami obyek secara lebih berhasil,
sehingga diperoleh pengetahuan yang benar mengenai obyek itu.

3. Bersistem

Pengetahuan ilmiah harus merupakan suatu kesatuan, artinya keseluruhan proses dan hasil berpikir disusun dalam satu kesatuan yang bulat. Saling
berhubungan sehingga diperoleh kesatuan yang organis, harmonis, dan
dinamis.

Pembahasan Pancasila sebagaimana yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 secara ilmiah, harus merupakan suatu kesatuan dan keutuhan.

4. Bersifat Universal

Kebenaran pengetahuan ilmiah harus bersifat universal, tidak terbatas oleh waktu, situasi, maupun jumlah tertentu.

Kajian hakikat pada nilai-nilai Pancasila bersifat universal, dengan kata lain bahwa inti sari, essensi atau makna yang terdalam dari sila-sila
Pancasila adalah bersifat universal yang mendukung kebenaran atas
kesimpulan dan pertanyaan.

Tingkatan Pengetahuan Ilmiah

Tingkatan ilmiah dalam masalah ini lebih menekankan pada karakteristik pengetahuan. Sehingga sangat ditentukan oleh macam pertanyaan, sbb:

1.Pengetahuan deskriptif : Suatu pertanyaan “bagaimana”

Mengkaji Pancasila secara obyektif, harus menerangkan dan menjelaskan serta menguraikan Pancasila secara obyektif sesuai dengan kenyataan Pancasila
itu sendiri sebagai hasil budaya bangsa Indonesia.

2.Pengetahuan kausal : Suatu pertanyaan “mengapa”

Kaitan dengan kajian tentang Pancasila, maka tingkat pengetahuan sebab-akibat akan berkaitan dengan kajian proses kausalitas terjadinya Pancasila,
meliputi empat
kausa: kausa materialis, kausa formatis, kausa effisien dan kausa
finalis.

3.Pengetahuan normatif
: Suatu pertanyaan “ke mana”

Dengan kajian normatif, dapat membedakan secara normatif realisasi atau pengamalan
Pancasila yang seharusnya dilakukan. Realisasi Pancasila dalam
kenyataan faktual
yaitu Pancasila yang senantiasa berkaitan dengan dinamika kehidupan
serta
perkembangan zaman.

4.Pengetahuan essensial
:
Suatu pertanyaan “apa”

Kajian Pancasila secara essensial pada hakikatnya untuk mendapatkan suatu pengetahuan
tentang inti sari atau makna yang terdalam dari sila-sila Pancasila.

Hakikat Sila-sila Pancasila

1. Hakikat sila ke-Tuhanan Yang Maha Esa

Prinsip yang berisi keharusan untuk bersesuaian dengan hakikat Tuhan, pencipta segala
makhluk dan pencipta alam semesta beserta isinya, sebagai asas
kenegaraan, maka
segenap rakyat Indonesia
berdasarkan atas ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Hakikat/prinsip sila ini
untuk
menghormati dan mentaati Tuhan. Pancasila bukan agama, hal-hal yang
siftanya
ritual dan sakral, diserahkan kepada agama dan kepercayaan
masing-masing.

2. Hakikat sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Mengandung sikap dan perbuatan manusia yang didasarkan kepada budi nurani manusia dalam
hubungan dengan sesama manusia dan alam. Prinsip ini bersesuaian dengan
hakikat
manusia.

3. Hakikat sila Persatuan Indonesia

Berisi keharusan untuk bersesuaian dengan hakikat satu, tidak terbagi, tidak menjadi
bagian dari Negara lain.

4. Hakikat sila Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Berkeharusan untuk bersesuaian dengan rakyat, rakyat merupakan unsur konstitutif, pembentuk
Negara. Kekuasaan tertinggi di dalam Negara berada di tangan rakyat.

5. Hakikat sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Tekanan pada hubungan antar warga Negara dengan pemerintah dan sebaliknya. Dalam
hubungan antar pemerintah dengan warga Negara, masing-masing pihak
mempunyai
hak dan kewajiban.

J PERTEMUAN 4

Hakikat Pancasila

Upaya untuk memperdalam dan mempelajari kakikat dari Pancasila akan berhadapan dengan dua sisi yang hakiki, yaitu pencasila
sebagai
Pandangan Hidup (Way of Life) dan pencasila sebagai Dasar Negara (Staat
Fundamental Norm).

Dari kedua sisi yang fundamental ini, terbentuk beberapa fungsi yang lain, misalkan: Pancsiala sebagai jiwa dan kepribadian
bangsa,
idologi Negara, sumber cita-cita dan tujuan nasional, perjanjian luhur
rakyat Indonesia,
bahkan juga norma dasar dan kriteria
dasar manusia Indonesia.
Dari kedudukan yang hakiki inilah lahir berbagai nilai dan fungsi
Pancasila
yang melandasi segala tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara.

Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa

Arti pandangan hidup bagi suatu bangsa

Dengan pandangan hidup yang jelas suatu bangsa akan memiliki pegangan dan pedoman dalam memecahkan masalah-masalah
politik,
ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan yang timbul dalam
gerak masyarakat
yang semakin maju dan semakin mengglobal.

“Pandangan hidup suatu bangsa adalah suatu kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa itu sendiri,
yang
diyakini kebenarannya dan menimbulkan tekad pada bangsa itu untuk
mewujudkannya.”

Definisi tentang pandangan hidup ini merupakan pegangan bagi bangsa Indonesia
dan pengatur pemahaman atas latar belakang Pancasila yang lahir dan
tumbuh dari
sejarah dan kebudayaan bangsa.

Manfaat Pancasila sebagai pandangan hidup

1. Menjadikan bangsa Indonesia
berdiri kokoh dan mengetahui
dengan jelas kearah mana tujuan yang ingin dicapai.

2. Sebagai pegangan
dan pedoman bagi pemecahan masalah
yang dihadapi.

3. Sebagai pedoman
bangsa Indonesia
membangun dirinya.

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa berisikan:

Konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan. Pikiran yang terdalam dan gagasan
bangsa Indonesia mengenai wujud kehidupan yang dianggap terbaik, cocok
dan
paling sesuai dengan suatu kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki
oleh
bangsa Indonesia yang diyakini kebenarannya dan menimbulkan tekad untuk
mewujudkannya.

Pancasila sebagai Dasar Negara

Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara berarti Pancasila dijadikan sebagai dasar mengatur pemerintah negara dan
penyelenggaraan negara. Pancasila berkedudukan sebagai sumber tertinggi
dari
pada hukum yang mengatur kehidupan negara dan masyarakat, semua hukum
yang
berlaku dalam kegiatan prikehidupan berbangsa dan bernegara harus
bersumber
dari pancasila.

Dengan demikian, nilai pancasila sebagai norma dasar negara (grundnorm) adalah bersifat imperatif, artinya mengikat dan
keharusan
semua yang ada di dalam wilayah kekuasaan hukum negara untuk tidak
mengesampingkan norma-norma hukum, pelanggaran atasnya dapat berakibat
hukum
(dikenakan suatu fisik/penjara sesuai dengan berat ringannya kejahatan
yang
dilakukan).

Nilai-nilai pancasila merupakan asas utama yang membimbing para pembuat hukum dalam membuat Undang-Undang. Negara mempunyai
keterbatasan
dalam membuat undang-undang, yaitu berupa persetujuan rakyat yang
diwakili oleh
Legislatif dan Eksekutif.

Dari aspek ketatanegaraan Indonesia, maka pancasila
dinyatakan sebagi dasar negara mengandung pengertian sebagai sumber
dari segala
sumber hukum. Seperti dinyatakan dalam TAP.MPR No.III/MPR/2000, tanggal
10
Agustus 2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan
Perundang-undangan.

Dengan terbitnya TAP.MPR No.III/MPR/2000 ini mka TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 ttg. Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib
Hukum dan
Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Joncto TAP MPR No. V/MPR/1973
dan TAP
MPR No. IX/MPR/1978, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Kedudukan pancasila sebagai dasar Negara dapat diperinci sebaga berikut :

Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber
dari segala sumber hukum Indonesia.

Meliputi suasana kebatinan dari UUD 1945.

Mewujudkan cita-cita hukum bagi dasar negara
(baik tertulis maupun tidak tertulis).

Mengandung norma yang mengharuskan UUD
mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara
memegang
teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.

Merupakan sumber semangat bagi UUD 1945, bagi
pengelenggara negara, para pelaksana pemerintah, juga bagi para
penyelenggara
partai dan golongan fungsional.

Pancasila sumber dari segala hukum

Kedautalan rakyat menurut sejarah pembentuk negara Indonesia, semula
diwakili kepada suatu badan istimewa yaitu Panitia Persiapan Kemerdekan
Indonesia (PPKI). Badan tersebut menurut teori hukum, mempunyai
wewenang
menetapkan dasar negara yang paling fundamental yang disebut dasar
Falsafah
negara atau Norma Dasar Hukum Negara yang pada tanggal 18 Agustus 1945
telah
dimurnikan dan menjadi Dasar Negara Republik Indonesia.

Sumber hukum berdasarkan TAP.MPR No. III/MPR/2000, tanggal 10 Agustus 2000 dalam artian adalah sumber yang dijadikan
pedoman dalam
pembuatan aturan hukum di bawahnya dengan melihat pada tata urutan
perundang-undangan yang berlaku pada saat ini, yaitu:

1.UUD Republik Indonesia 1945

2.Ketetapan MPR

3.UU

4.Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)

5.Peraturan Pemerintah

6.Keputusan Presiden

7.Peraturan Daerah

Urutan Peraturan Perundang-undangan berdasarkan UU No. 10 tahun 2004, sbb:

1.UUD Republik Indonesia 1945

2.UU/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)

3.Peraturan Pemerintah

4.Peraturan Presiden

5.Peraturan Daerah:

a.Perda Propinsi dibuat DPRD Propinsi dengan Gubernur

b.Perda Kab/Kota dibuat oleh DPRD Kab/Kota bersama
Bupati/Walikota

c.Peraturan Desa/Peraturan yang setingkat dibuat oleh BPD
atau nama lainnya bersama dengan Kepada Desa atau nama lainya.


J PERTEMUAN 5

Pengertian Hukum Dasar

Dasar hukum adalah aturan-aturan yang dipakai sebagai landasan dan sumber bagi berlakunya seluruh hukum atau peraturan atau
perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintah negara pada suatu
negara.

Hukum dasar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Hukum Dasar Tertulis

Yaitu yang menjadi sumber dari peraturan-peraturan dan perundang-undangan.

Mempunyai sifat sbb:

a.Dikarenakan sifatnya tertulis, maka rumusannya jelas
dan merupakan hukum positif yang mengikat.

b.Memuat aturan-aturan pokok ketatanegaraan.

c.UUD 1945 bersifat singkat dan supel, hanya memuat
aturan-aturan pokok yang harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan
zaman.

d.Memuat norma-norma, aturan, dan ketentuan yang dapat
serta harus dilaksanakan secara konstitusional.

e.UUD 1945 dalam tertib hukum Indonesia
sebagai Peraturan positif.

2. Hukum Dasar Tidak Tertulis

Yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dalam praktek pengelenggaraan.

Mempunyai sifat sbb:

a.Merupakan kebiasaan yang terpelihara dalam praktek
penyelenggaraan negara dan tidak bertentangan dengan hukum dasar
tertulis.

b.Bersifat sebagai perlengkap aturan ketatanegaraan yang
tidak terdapat dalam UUD.

c.Hanya terjadi pada tingkat nasional

Kedudukan UUD 1945

Adalah norma hukum tatanegara yang memuat norma-norma, yang mengatur struktur pemerintah negara, juga mengatur tugas-tugas
alat
perlengkapan negara, baik di pusat atau daerah.

UUD 1945 bersifat mengikat dan berfungsi sebagai kontrol. UUD menentukan cara bagaimana pusat-pusat kekuasaan bekerja
sama dan
menyesuaikan diri dalam suatu mekanisme. Mekanisme dan dasar dari
setiap sistem
pemerintah diatur dalam UUD yang menetapkan bagainama kekuasaan itu
dibagi
antara badan legislatif, eksekutif dan badan yudikatif.

Semenjak ditetapkan dan disahkan UUD 1945 oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai UUD Negara Republik Indonesia, maka UUD
1945
telah merupakan hukum dasar meliputi hukum dasar tertulis (UUD), selain
itu
dalam sistem ketatanegaraan terdapat juga hukum dasar tidak tertulis
(Konvensi).

UUD 1945 Berdasarkan Sifatnya Sebagai Hukum Negara

Pada dasarnya UUD 1945 memiliki sifat-sifat sbb:

1.Fleksibel, mempunyai arti suple dan elastis, artinya
UUD 1945 tidak pernah ketinggalan zaman, luwes dalam artian berlaku
dimana
saja, tidak kaku, dapat diikuti oleh siapa saja yang menjadi warga
negara
Indonesia.

2.UUD negara Republik Indonesia
yang bersifat singkat dan
supel, hanya memuat pasal 37 pasal serta aturan peliharaan dan aturan
tambahan.
hal ini mengandunga makna:

  • · UUD cukup hanya memuat aturan-aturan pokok dan
    memuat garis-garis besar instruksi kepada pemerintah pusat.
  • · Sifat supel dimaksudkan, bahwa masyarakat harus
    terus berkembang.

Fungsi UUD 1945

1.Sumber hukum bagi produk-produk hukum dan
kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah.

2.Sarana untuk mengkontrol berlakunya semua peraturan
dalam negara kesatuan RI.

Makna Pembukaan UUD 1945

Sebagai pengatur batang tubuh UUD 1945, mengandung kaidah-kaidah negara fundamental yang dengan jalan hukum tidak dapat
diubah, serta
pernyataan kemerdekaan (deklarasi kemerdekaan).


Isi dari Pembukaan UUD 1945

a.Alinea pertama : Pernyataan kemerdekaan dari segala bangsa (hak asasi)

b.Alinea kedua :
Pernyataan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia.

c.Alinea ketiga :
Pernyataan keinginan bangsa Indonesia.

d.Alinea keempat : Pernyataan tentang pembentukan pemerintahan negara

Indonesia.

Hubungan Antara Proklamasi dan Pembukaan UUD 1945

Keduanya merupakan pernyataan kemerdekaan, baik pada bangsa sendiri maupun kepada dunia luar. Proklamasi kemerdekaan
merupakan
sumber hukum, adapun pembukaan sebagai pedoman dasar, memuat
prinsip-prinsip,
asas-asas, dan tujuan bangsa Indonesia
yang akan diwujudkan dengan jalan bernegara.

Prinsip-prinsip dan asas-asas tersebut dikenal dengan pancasila. Pengertian hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat.
Hukum juga
tidak dapat dipisahkan dengan negara dalam arti luas (masyarakat
bernegara).

Cicero (106-43 SM), menyatakan “Dimana ada masyarakat disitu ada hukum (ubi societas,
ibi ius).”

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, “Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, dan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman”. Hukum
memerlukan
kekuasaan bagi pelaksanaannya, sebaliknya kekuasaan itu sendiri
ditentukan batas-batasnya
oleh hukum.


J PERTEMUAN 6

Makna dan Pokok-pokok Pikiran yang Terkandung dalam Pembukaan UUD

Pembukaan UUD 1945, merupakan sumber motivasi dan aspirasi perjuangan, serta tekad Bangsa Indonesia
mencapai tujuan nasional
dan merupakan cita-cita moral yang ingin ditegakkan, baik dalam
lingkungan
nasional maupun dalam pergaulan bangsa-bangsa di dunia.

Pembukaan UUD 1945 yang merupakan penuangan jiwa Proklamasi Kemerdekaan, telah dirumuskan secar padat dan khimad dalam
empat
alinea dan setiap kata pada setiap alinea mengandung arti dan makna
yang sangat
dalam dan mempunyai nilai universal.

Makna Alinea dalam Pembukaan UUD 1945

Alinea pertama

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka
penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan
prikemanusiaan dan prikeadilan.”

Makna yang terkandung dalam alinea tersebut adalah:

1.Menunjukan adanya keteguhan pendirian bangsa Indonesia Untuk
merdeka.

2.Pengangkapan suatu dalil objektif.

3.Pengungkapan suatu dalil subyektif.

Alinea kedua

“dan perjuangan pergerakan kemerdekaan telah sampailah pada saat yang berbahagia
dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia
kedepan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia,
yang merdeka, bersatu,
berdaulat, adil dan makmur.”

Makna yang terkandung:

1.Telah sampai pada saat yang menentukan.

2.Momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan.

3.Kemerdekaan bukan merupakan tujuan akhir, tetapi harus
diisi dengan usaha mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat,
adil dan
makmur,

Alinea ketiga

“Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongnya oleh keinginan
luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia
menyatakan dengan ini
kemerdekaannya.”

Makna yang terkandung:

1.Motivasi spiritual yang luhur

2.Keinginan yang didambakan segenap bangsa Indonesia
untuk
hidup yang berkesinambungan.

Alinea keempat

“Kemudian dara pada itu,untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejateraan umum,
mencerdaskan
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan
Kebangsaan Indonesia
itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk
dalam
suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulan rakyat dengan
berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan
beradab,
persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan
dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu
keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Makna yang terkandung:

1.Disusunnya tujuan sekaligus fungsi Negara Indonesia.

2.Disusunnya Negara Indonesia yang berbentuk Republik
dan berkedaulatan rakyat.

3.Negara Indonesia mempunyai dasar falsafah pancasila.

Penjelasan tentang Sila Pertama sanpai Sila kelima

Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa

  • · Pembukaan UUD 1945
  • · Pasal 29 ayat 1 dan 2, UUD 1945

(1)Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

(2)Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap pendudukan untuk
memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan
kepercayaannya.

Sila kedua, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

  • · Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 27 ayat 1 dan 2,
    28, 30 dan 31 UUD 1945

Sila ketiga, Persatuan Indonesia

  • · Pembukaan UUD 1945 dan pasal 1, 32, dan 36 UUD
    1945

Sila keempat, Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam
Permusywaratan/Perwakilan

  • · Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 1 (ayat 2), 2 (ayat
    1 & 3), 37 UUD 1945

Sila kelima, Keadilan sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

  • · Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 23, 27, 28, 29, 31,
    33, dan 34 UUD 1945
About these ads
Published in: on Mei 12, 2010 at 6:33 am  Tinggalkan sebuah Komentar  

The URI to TrackBack this entry is: http://fannymp120203090100.wordpress.com/2010/05/12/pancasila-pembahasan-pancasila-secara-ilmiah/trackback/

Umpan RSS untuk komentar-komentar pada tulisan ini.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: